Psikologi Populer

Oleh: Saurip Kadi (Mayor Jenderal TNI (Purn), mantan Aster KSAD)   DALAM pergelaran wayang, melalui peran punakawan sebagai penasihat dan pamong pembisik makna sejati kehidupan dan kebajikan pada manusia, dapat diciptakan suasana dialogis yang humoris, penuh canda dan juga menghibur.  Dialog punakawan dengan para kesatrianya juga bisa digunakan sebagai ventilasi untuk mengurangi kepengapan ruang publik dan atau gap komunikasi antara penguasa dan rakyat.  Pada dunia pewayangan, dikenal dua kelompok kesatria yang berhadapan, yaitu Pandawa yang bercirikan tabiat manusia baik dengan punakawan Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong, serta Kurawa yang bercirikan tabiat manusia buruk dengan punakawan Togog dan Bilung.  Bila peran Semar banyak disampaikan dengan wejangan tentang kebajikan, tugas Togog lebih berat karena wejangan tentang kebajikan sulit untuk diterima para kesatria asuhannya, apalagi untuk dilaksanakannya. Sampai-sampai Togog mulutnya bertambah 'ndower'. Namun, ak...

Oleh: Saurip Kadi Norma Threshold awalnya hanya dikenal dalam sistem parlementer. Hal ini terkait dengan model Pemilu yang dilaksanakannya, dimana Rakyat dalam Pemilu mencoblos Tanda Gambar Partai. Artinya, yang dipercaya Rakyat adalah Partai, maka anggota DPR adalah Wakil Partai dan di DPR dikenal ada suara Partai. Oleh karenanya, maka setiap Partai harus menempatkan  wakilnya disemua lembaga alat kelengkapan DPR yaitu Fraksi, Komisi-Komisi, Banggar, dan lain-lainnya. Jumlah minimal perolehan kursi yang dibutuhkan agar sebuah Partai bisa menempatkan wakil pada semua alat kelengkapan DPR tersebut dikenal dengan istilah Parlementary Threshold.   Sementara itu, pada sistem presidensial, dalam Pemilu Rakyat mencoblos Tanda Gambar Orang. Artinya yang dipercaya Rakyat adalah Orang, bukan Partai. Karena legitimasi Presiden dan Anggota DPR datangnya langsung dari Rakyat, maka mereka tidak bisa dicopot ditengah jalan, kecuali karena alasan pidana. Sementara itu kedudukan Pr...

Oleh: Saurip Kadi Monggo cermati Pasal 43.C dan 43.D.(2).f. Bagian Ketiga Kontra Radikalisasi Pasal 43C (1) Kontra Radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme. (2) Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait. (3) Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Kontra Radikalisasi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bagian Keempat Deradikalisasi Pasal 43D (1) Deradikalisasi merupakan suatu proses yang ter...

Oleh: Saurip Kadi. Diluar dugaan menjelang bulan Ramadhon beberapa hari yang lalu, kita dikagetkan dengan rangkaian tragedi berdarah di Mako Brimob, Bom Bunuh Diri di 3 Gereja di Surabaya, Rusun Wonocolo Sidoarjo dan Poltabes Surabaya. Maka wajar saja kalau dimasyarakat luas timbul pertanyaan: “Apakah rangkaian tragedi berdarah tersebut ada kaitannya dengan Pemilu 2019 mendatang ?”, bila ada, “Apa target mereka dan siapa yang melakukannya ?” Ataukah murni aksi biadab kelompok Teroris semata. Ditinjau dari perkembangan eksistensi terorisme internasional belakangan ini, rasanya terlalu dipaksakan kalau tragedi berdarah dan 5 aksi teror Bom Bunuh tersebut diatas dikaitkan dengan kepentingan terorisme internasional. Hal ini tidak bisa lepas, dari realita saat ini mereka sendiri sedang terdisorganisir dan termasuk yang ada di Indonesia, dan mereka lebih memilih untuk bersembunyi. Rasanya terlalu bodoh, kalau tanpa kejelasan tujuan yang hendak diraihnya, mereka menampakan diri dengan rang...