Psikologi Populer

Oleh: Dahlan Iskan Saya berdoa keras. Agar program Omnibus Law sukses.Agar Presiden Jokowi tidak hanya dikenang di bidang jalan tol --yg memang hebat itu. Itulah konsolidasi terbesar di saat sulit melakukan ekspansi ekonomi.yg memang lagi sulit. Kata kuncinya: di saat tidak bisa melakukan ekspansi, lakukanlah konsolidasi. Omnibus Law adalah konsolidasi besar-besaran. Saya tahu program Omnibus Law itu berat sekali. Bahkan berani. Memulainya saja sudah hebat. Apalagi bisa melakukannya dan siapa tahu sukses. "Bus Omni" memang mengagetkan. Saat itu Thn 1820. Saat pertama kali dipakai di Paris. Kok ada kendaraan yg bisa dipakai mengangkut orang begitu banyak pun dengan berbagai jenis barang milik penumpang. Apa saja bisa masuk. Semua bisa dimuat. Paris pula yang pertama kali menggunakan istilah Omnibus. Bus jenis Omni. Tapi baru menjadi istilah generik ketika dipakai di Amerika Latin. Di sana segala sesuatu yang bisa dimasuki apa saja disebut Omnibus. Seorang yang sanga...

Oleh: Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi* Secara universal, agama apapun mengajarkan hakikat kehidupan manusia adalah untuk mencapai tiga keutamaan hidup atau “Tri-Brata” yaitu mencari “kesenangan diri, kekuasaan dan makna hidup”.  Dan karenanya maka diperlukan aturan main yang dapat menjaga keseimbangan sosial agar dalam mencapai kesenangan diri tidak boleh menyusahkan orang lain, dalam menjalankan kekuasaan tidak menindas orang lain dan dalam mewujudkan makna hidup dalam arti berketuhanan tidak mengklaim benar sendiri dan apalagi menyalahkan keyakinan orang lain.  Stempel Pancasila.  Dalam kaitan NKRI sebagai wadah bersama, keberadaan Pancasila sebagai kesepakatan luhur sekaligus sebagai  tujuan dan cita-cita bersama serta dasar negara, justru menjadi kekuatan yang mampu mengintegrasikan, merekatkan dan menyatukan bangsa yang begitu majemuk. Memang dari realitas yang tergelar saat ini, ternyata diusia NKRI yang menjelang 75 tahun, sebagai bangsa kita belum mampu membang...

Oleh: Teddy Bayupatti Nama Kapolri baru, Idham Azis rupanya begitu menakutkan bagi Novel Baswedan beserta buzzernya dalam hal ini @PartaiSocmed. Pantas saja bbrp hari viral surat keterangan terkait kasus penyiraman Novel di Singapura. Idham Azis adalah Ketua tim teknis yg akan menyimpulkan temuan tim TPF kasus Novel. Paling cepat akhir bulan ini Idham akan membeberkan hasil temuannya yg akan menggemparkan seluruh Indonesia. Sebelumnya netizen bert-anya² kenapa hanya bagian mata yg rusak parah bukan wajahnya. Kepanikan Novel beserta buzzernya malah mengkonfirmasi kalau ada kejanggalan yg mengarah pada rekayasa dalam kasusnya. Salah satu pengguna media sosial bernama Richard dengan akun @AnatolyKarvov membongkar kasus Novel dari 3 kemungkinan. Antara lain apakah kasusnya accidental, murni kriminal atau rekayasa. 1. Kilas balik 2 th sebelum kejadian (2015). Dini hari,1 mei 2015, novel ditangkap @BareskrimPolri terkait kasus penganiayaan hingga tewas terhadap tersangka pencurian b...

Oleh: Prie GS Setiap  melihat pejabat baru berikut  ini soal yang terlintas di pikiranku: apapun idenya, kebaikannya, kecerdasannya, keputusannya, seberapa lama ia akan berada di kursinya? Kursi baru itu pada ptakteksnya terus diisi oleh orang-orang baru. Kursi itu tak ubahnya ruang transit yang setiap kali dirayakan oleh kedatangan dan segera diupacari oleh perpisahan. Yang menarik dari setiap pergantian pejabat baru hanyalah upacara sambut pisahnya. Soal apa yang akan menjadi isi dari jabatan baru itu saya telah membiasakan diri untuk tidak menaruh harapan macam-macam. Ini  bukan soal apakah pejabat baru itu seorang medioker atau jenius. Ini soal pertanyaan apa yang bisa diperbuat bahkan oleh jenius sekalipun dalam masa singkat yang penuh ketidakpastian itu. Waktu yang singkat itu adalah satu hal. Ketidakpastian itu adalah hal yang lain. Soal kedua itulah persoalan utamanya. Tak ada manusia yang tak tegang di hadapan ketidak pastian. Di dalam setiap ketegangan, kecerdas...

Oleh: Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo (Alumni Jurusan Teknik Elektro, subjurusan Komputer dan Kontrol ITB tahun 1978 dan Doktor Ilmu Komputer Curtin University Australia, Guru Besar Ilmu Komputer, certified International Association of Software Architect, certified Security Risk Auditor, certified Data Analyst, Insinyur Profesional Utama, anggota tim dan arsitek Grand Design Sistem Informasi Pemilu 2004). Hari-hari ini kita disibukkan oleh berbagai isu yang berkaitan dengan Pemilu 2019, khususnya terkait dengan Situng KPU. Hebohnya kasus Situng ini kemudian memunculkan banyak pakar, baik yang benar-benar pakar informatika khususnya pakar software atau sistem informasi, maupun pakar abal-abal yang entah belajar informatika dimana. Pakar-pakar ini menghipnotis masyarakat awam dengan gelarnya, sehingga banyak masyarakat yang tidak paham menjadi terpedaya dengan pernyataan-pernyataannya. Karena itu sebagai akademisi yang memang mendalami bidang keilmuan ini, serta berpraktek dalam mera...

Oleh: Kiai Nadirsyah Hosen     1. Saya fokus ke MK (Mahkamah Konstitusi) dulu yah. Kenapa BPN (Prabowo-Sandi) gak percaya MK di th 2019? Padahal komposisi majelis hakim MK tahun 2014 dan 2019 sdh berubah. Ada 5 hakim MK yg th 2014 menolak gugatan Prabowo-Hatta, dan kini kelima posisi hakim tsb sdh berganti orang. Jadi knp gak mau ke MK di th 2019? 2. Fadli Zon bilang bukti berkontainer-kontainer diajukan ke MK th 2014 tapi tdk dibuka MK. Fadli Zon lupa bhw th 2014 itu mrk janji mau bawa bukti yg diangkut 10 truk kontainer dan 15 mobil lapis baja. Faktanya menurut media massa saat itu mrk hanya bawa 3 bundel bukti ke MK.  3. Komposisi hakim MK itu 9 orang. Masing2 DPR, MA dan Pemerintah memilih 3 hakim. Ini utk menjaga netralitas MK. Jadi tdk bisa pemerintah mengintervensi putusan MK karena pasti kalah voting dg 6 hakim lainnya. Inilah hebatnya struktur MK. 4. Dlm mengadili sengketa Pilpres, MK tdk bisa menilai hanya berdasarkan isu atau asumsi, tapi benar2 berdasarka...

Oleh: Irawan Nugroho (FB) Ini hanyalah sebuah momen singkat dalam sejarah, namun terekam jelas dalam gambar. Jendral AH Nasution ditarik keluar oleh paspampres saat akan menunaikan shalat jenazah Wapres Adam Malik, yang meninggal tahun 1984. Padahal, Nasution saat itu dalam posisi takbiratul ikhram, tiba2 ditarik keluar. Siapa yang menariknya keluar, bisa anda lihat dengan jelas wajahnya di foto ini. Alasan Nasution diminta keluar karena Wapres Umar Wirahadikusumah akan datang ke rumah duka. “Waktu itu saya cuma bisa mengucapkan Astagfirullah al azhiem, mau protes, protes sama siapa, sama Adam Malik? Enggak bisa,” kenang Nasution, dalam bukunya Bisikan Nurani Seorang Jenderal. Anggota paspampres yang menarik Nasution ini pasti mendapat perintah dari atasannya. Siapa atasannya, anda semua pasti sudah tahu. Tapi di manakah hati nurani anggota paspampres itu? Silakan anda nilai sendiri.

Oleh: Dr M Alfan Alfian M Msi, Direktur Pascasarjana Ilmu Politik Sekolah Pascasarjana Unas, Pengurus Pusat HIPIIS Hari-hari ini, kita merasakan polarisasi politik elite dan umat Islam menajam. Pilpres 2019 yang hanya diikuti dua pasang kandidat sama-sama menghadirkan klaim dan simbol akomodasi aspirasi Islam. Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno menunjukkan dalam ijtima' ulama dan memanfaatkan panggung Reuni 212. Joko Widodo dan Ma’ruf Amin gencar meyakinkan komitmennya pada aspirasi Islam dan pemajuan pesantren. Spektrum elite pemimpin umat ada di kedua kubu dan turut berkontestasi pengaruh. Referensi politik umat Islam pada Pilpres 2019 pun tidak tunggal. Panutan mereka tidak dominan di satu kubu. Polarisasi dan hiruk-pikuknya di level umat, tak jauh dari cerminan di level elite. Di ranah organisasi sosial kemasyarakatan Islam, secara formal independen tetapi para elitenya, dalam batas tertentu, justru tak segan menunjukkan corak afiliasi politiknya. Muhammadiyah ...

Oleh: Saurip Kadi (Mayor Jenderal TNI (Purn), mantan Aster KSAD)   DALAM pergelaran wayang, melalui peran punakawan sebagai penasihat dan pamong pembisik makna sejati kehidupan dan kebajikan pada manusia, dapat diciptakan suasana dialogis yang humoris, penuh canda dan juga menghibur.  Dialog punakawan dengan para kesatrianya juga bisa digunakan sebagai ventilasi untuk mengurangi kepengapan ruang publik dan atau gap komunikasi antara penguasa dan rakyat.  Pada dunia pewayangan, dikenal dua kelompok kesatria yang berhadapan, yaitu Pandawa yang bercirikan tabiat manusia baik dengan punakawan Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong, serta Kurawa yang bercirikan tabiat manusia buruk dengan punakawan Togog dan Bilung.  Bila peran Semar banyak disampaikan dengan wejangan tentang kebajikan, tugas Togog lebih berat karena wejangan tentang kebajikan sulit untuk diterima para kesatria asuhannya, apalagi untuk dilaksanakannya. Sampai-sampai Togog mulutnya bertambah 'ndower'. Namun, ak...

Ingatlah kawan,  Tahun 2009, Prabowo adalah cawapres-nya Megawati. Fadli Zon, Pilkada DKI 2012, adl jurkam-nya Jokowi-Ahok. SBY, mantan menterinya Megawati. Maju nyapres bareng JK, didukung Surya Paloh, nantang Megawati. Pilpres berikutnya, JK nyapres bareng Wiranto melawan SBY-Boediono, didukung Aburizal Bakrie yg skrg lebih akrab dg Prabowo... Anies Baswedan, 2013, adl peserta kandidat capres di konvensi Partai Demokrat.  Di Pilpres 2014, jadi timses Jokowi-JK, dan sempat masuk kabinet sbg menteri pendidikan. Pengritik keras kelompok radikal macam FPI melalui gerakan merajut kebangsaan. Sekarang mendekat ke Prabowo, PKS, dan FPI. Amien Rais, menentang Megawati jadi presiden, lalu bikin manuver poros tengah naikkan Gus Dur jadi presiden. Eh di tengah jalan, Gus Dur digulingkan, dan menaikkan Megawati jadi presiden. Periode berikutnya, 2004, Amien Rais nyapres melawan SBY dan Prabowo. Lho sekarang kok gandeng mesra dng Prabowo yg pd jaman reformasi menjadikan Amien Rais sbg ta...

Catatan: Saurip Kadi Perjuangan utk menegakkan kebenaran memang beraaat.  Lima thn memang sangat meletihkan, tapi berkat kekompakan dan keuletan warga Rusun (Apartemen) Graha Cempaka Mas (GCM) dan juga Rusun lainnya, akhirnya kebenaran bisa membuktikan diri.  Besok siang Senen 22 Okt 2018 Pkl.14.00 Scr resmi Gub DKI diwakili Walkot Jkt Pusat akan memimpin SERAH TERIMA Kepengurusan PPPSRS GCM dari Pengurus bentukan Pengelola kepada Pengurus Piligan Warga melalui RULB 20 Sep 2013. Sebagai mantan Prajurit, saya  tdk bisa membayangkan bgmn kini aparatur Pem dan Keamanan  yg slm ini melindungi kejahatan,  harus menyembunyikan muka...!?!  Di teras rumah kami sendiri,  pernah terjadi vandalism dan Capital Terrorism oleh kekuatan pengembang papan atas yg kalian lindungi. Di pekarangan rumah kami juga pernah terjadi state terroism, hanya krn kalian hendak melindungi pengelola Rusun yg belasan tahun menjadikan warga Apartemen sbg Sapi Perahan. Mhn maaf, kami jug...

Oleh: Saurip Kadi Norma Threshold awalnya hanya dikenal dalam sistem parlementer. Hal ini terkait dengan model Pemilu yang dilaksanakannya, dimana Rakyat dalam Pemilu mencoblos Tanda Gambar Partai. Artinya, yang dipercaya Rakyat adalah Partai, maka anggota DPR adalah Wakil Partai dan di DPR dikenal ada suara Partai. Oleh karenanya, maka setiap Partai harus menempatkan  wakilnya disemua lembaga alat kelengkapan DPR yaitu Fraksi, Komisi-Komisi, Banggar, dan lain-lainnya. Jumlah minimal perolehan kursi yang dibutuhkan agar sebuah Partai bisa menempatkan wakil pada semua alat kelengkapan DPR tersebut dikenal dengan istilah Parlementary Threshold.   Sementara itu, pada sistem presidensial, dalam Pemilu Rakyat mencoblos Tanda Gambar Orang. Artinya yang dipercaya Rakyat adalah Orang, bukan Partai. Karena legitimasi Presiden dan Anggota DPR datangnya langsung dari Rakyat, maka mereka tidak bisa dicopot ditengah jalan, kecuali karena alasan pidana. Sementara itu kedudukan Pr...

Oleh: Saurip Kadi Monggo cermati Pasal 43.C dan 43.D.(2).f. Bagian Ketiga Kontra Radikalisasi Pasal 43C (1) Kontra Radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme. (2) Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait. (3) Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Kontra Radikalisasi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bagian Keempat Deradikalisasi Pasal 43D (1) Deradikalisasi merupakan suatu proses yang ter...

Oleh: Saurip Kadi. Diluar dugaan menjelang bulan Ramadhon beberapa hari yang lalu, kita dikagetkan dengan rangkaian tragedi berdarah di Mako Brimob, Bom Bunuh Diri di 3 Gereja di Surabaya, Rusun Wonocolo Sidoarjo dan Poltabes Surabaya. Maka wajar saja kalau dimasyarakat luas timbul pertanyaan: “Apakah rangkaian tragedi berdarah tersebut ada kaitannya dengan Pemilu 2019 mendatang ?”, bila ada, “Apa target mereka dan siapa yang melakukannya ?” Ataukah murni aksi biadab kelompok Teroris semata. Ditinjau dari perkembangan eksistensi terorisme internasional belakangan ini, rasanya terlalu dipaksakan kalau tragedi berdarah dan 5 aksi teror Bom Bunuh tersebut diatas dikaitkan dengan kepentingan terorisme internasional. Hal ini tidak bisa lepas, dari realita saat ini mereka sendiri sedang terdisorganisir dan termasuk yang ada di Indonesia, dan mereka lebih memilih untuk bersembunyi. Rasanya terlalu bodoh, kalau tanpa kejelasan tujuan yang hendak diraihnya, mereka menampakan diri dengan rang...